RIAU24.COM - BENGKALIS- Masuri atau yang akrab disapa Mas Bagong resmi mendaftar penjaringan balon bupati Pilkada Bengkalis 2020 mendatang ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bengkalis, Kamis 5 Desember 2019.

zxc1

Masuri mengembalikan formulir didampingi sejumlah simpatisan dan disambut Ketua DPC PKB, Misliadi, dan sejumlah pengurus serta panitia penjaringan kepala daerah periode 2021-2026.

Kepada sejumlah wartawan, Masuri SH menyebutkan, bahwa untuk memikirkan Kabupaten Bengkalis yang besar tidaklah mudah, akan tetapi jika seluruhnya bergandeng bersama, pasti akan ringan dan tujuan yang diharapkan bisa dicapai.

zxc2

"Yang muda dan milineal sudah saatnya harus ada di depan. Harus diberikan ruang yang luas karena mempunyai tenaga, kemampuan dan pemikiran yang brilian," ungkap Masuri.

Menurutnya, hari ini Kabupaten Bengkalis butuh ruang untuk memudahkan lapangan pekerjaan, karena kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan kesulitan ekonomi. Menjadi tugas pemerintah ke depan bagaimana memudahkan lapangan pekerjaan.

"Pemuda-pemuda kita memerlukan pekerjaan, oleh karena itu, tugas pemerintah kedepan untuk memudahkan bagaimana memperoleh kesempatan yang luas dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Hari ini tingkat pertumbuhan ekonomi kita minus satu persen, dan  kalau begini terus bisa-bisa tahun mendatang menjadi minus 3 persen," sebutnya.

Mas Bagong berharap, kedepan investasi dibuka seluas-luasnya, mikro hingga makro. Sentra ekonomi harus terhubung dengan insfrastruktur yang baik. Dari potensi-potensi yang ada untuk membangun ekonomi, dan seluruh pihak bersama, bekerja bersama agar daerah ini menjadi negeri yang maju.

"Jika hanya membangun dengan anggaran daerah tidak akan cukup, perusahaan besar yang ada, apa kontribusinya dan dampaknya buat negeri ini," tambahnya seraya mengatakan,  pemimpin kedepan juga jangan jauh dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Ketua DPC PKB, Misliadi mengatakan, bahwa penjaringan ini DPC PKB hanya sebatas menerima pendaftaran mulai dari proses pengambilan formulir dan pengembalian. DPC PKB tidak mempunyai kewenangan untuk menyeleksi calon. 

"DPC hanya menerima pendaftaran jika ada 10, ya akan diserahkan ke DPW 10. Kami juga menyiapkan aplikasi pilkada. Setiap bakal calon yang mendaftar langsung diinput ke aplikasi tersebut," ucapnya.

Artinya, menurut pria yang juga pernah menjadi anggota DPRD ini, bahwa komunikasi politik DPW ke DPP sangat perlu dilakukan oleh kandidat yang mengikuti penjaringan.

"Komunikasi silahkan ke DPW dan DPP, penjaringan ini DPC PKB bersifat adil, demokratis, dan terbuka siapa saja yang mendaftar serta punya hak yang sama tidak ada diskriminasi. Kami siap fasilitasi," imbuhnya didampingi Wakil Ketua Penjaringan, Riza Zuhelmi. (R24/Hari)