RIAU24.COM -  Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengaku prihatin dengan ancaman kriminalisasi terhadap pengamat politik Rocky Gerung. Hal itu terjadi setelah Rocky yang menyinggung pemahaman Presiden Jokowi soal Pancasila.

"Ancaman itu menunjukkan rendahnya mutu peradaban politik kita. Kritik terhadap Presiden adalah sesuatu yang biasa dan harus diterima di tengah iklim demokrasi," ujarnya, dalam keterangannya, Sabtu, 7 Desember 2019.

Dilansir viva, Fadli kemudian menambahkan, pernyataan Rocky tersebut sebenarnya tak perlu dipersoalkan, karena hal biasa dalam forum diskusi. Menurutnya, pernyataan Rocky dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, beberapa hari lalu, adalah kritikan terhadap Jokowi dan bukan penghinaan. 

"Ketika dia menyatakan Presiden tidak paham Pancasila, semua orang yang punya kemampuan literasi pastinya paham jika dia sedang beretorika. Retorika adalah bunga bahasa, seni berbicara," tambahnya lagi. 

Dia menyindir jika retorika selalu dihubungkan dengan kamus bahasa atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka akan sia-sia. Orang yang melakukan hal seperti itu, dinilai Fadli sebagai orang yang memiliki pikiran dangkal dan sempit. 

"Retorika sebenarnya ada untuk meredam konflik. Dan ruang publik politik memang sangat membutuhkan retorika," jelas Fadli.

Fadli juga menekankan, Presiden bukan simbol negara. Karena itu, salah kaprah bagi pihak yang menganggap Presiden simbol negara. Sebab, konstitusi dan UU tak mengatur hal tersebut.

"Dalam BAB XV UUD 1945, terutama dalam Pasal 35 hingga 36B, jelas disebutkan yang dimaksud sebagai simbol negara adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaaan," tuturnya. 

Dia mempertanyakan jika Presiden dianggap sebagai simbol negara. Sebab, sebagai kepala negara, Presiden setiap lima tahun sekali akan diganti. "Pernyataan Rocky mengenai Pancasila juga tak pantas diadukan," sebutnya.

Puber Pancasila
Menurut Fadli, pihak yang merasa benar soal polemik tersebut sebagai baru puber Pancasila namun pikirannya sempit. Karena itu, orang-orang seperti inilah yang pantas dikhawatirkan.

"Bagi saya, orang-orang yang baru puber Pancasila ini jauh lebih pantas dikhawatirkan ketimbang Rocky Gerung. Pancasila adalah alat pemersatu, bukan alat pemecah-belah. Namun, di tangan orang-orang yang baru puber Pancasila ini, Pancasila kerap digunakan sebagai senjata untuk menyerang orang-orang atau kelompok yang berbeda pandangan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam forum Indonesia Lawyer Club tvOne, Rocky Gerung, Selasa, 3 Desember 2019, menyinggung pemahaman Jokowi terkait Pancasila. Bagi Rocky, Jokowi tak paham Pancasila karena salah satunya menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Imbas pernyataan Rocky, politikus PDIP Junimart Girsang mengancam akan melaporkan Rocky ke polisi. Alasannya, Rocky disebut sudah menghina Presiden Jokowi sebagai simbol negara. ***