RIAU24.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengometari tentang peresmian program kartu pra kerja molor dari jadwal semula.

Untuk diketahui, rencananya program itu bakal dirilis pada Januari, namun diundur menjadi Maret 2020.

Hidayat pun mengkritik janji kampanye Presiden Jokowi tersebut. Dia mengatakan jika janji tersebut tidak sesuai komitmen, maka dia juga mempertanyakan program yang bukan dijanjikannya saat kampanye, seperti pemindahan ibu kota.

"Kalau untuk janji kampanye, yang spt ini saja, tak jadi dilaksanakan sesuai komitmen awal, padahal mestinya diprioritaskan, maka program2 yang bukan janji kampanye, seperti pemindahan ibu kota, yang perlu anggaran ber-lipat2 (padahal anggarannya belum ada juga), mestinya lebih tak perlu dilaksanakan," kata Hidayat mengutip di akun Twitternya, Senin, 9 Desember 2019.

Seperti dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beralasan, pemerintah saat ini masih terus mematangkan konsep dan aturan teknis pelaksanaan program tersebut.

"Perpres-nya (peraturan presiden) lagi disiapkan, sama PMO, project manager office sedang dipersiapkan. Ya mungkin butuh waktu, Maret mungkin, artinya 2020 pasti," kata Ida.

Untuk diketahui, kartu pra kerja ini menyasar tiga kalangan yakni para pencari kerja yang baru lulus, pekerja yang ingin meningkatkan skill, serta korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Melalui kartu tersebut, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing. Pemegang kartu juga akan mendapat insentif.

Kemudian, terkait dengan insentif yang bakal diterima oleh penerima kartu prakerja, Ida mengaku pihaknya masih menggodok formula yang tepat.

Tapi dia memastikan angkanya tidak akan jauh dari Rp500.000 per orang. Insentif itu baru akan diberikan setelah pelatihan selesai.