Selain itu, dokumen tersebut memaparkan cara pemerintah China melakukan rekayasa sosial menggunakan data dan kecerdasan buatan. Dengan memata-matai seluruh etnis Uighur menggunakan kamera pengawas, data itu akan diolah menggunakan komputer dalam waktu sepekan yang menghasilkan daftar sejumlah orang yang wajib ditahan.

Akan tetapi, kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia etnis Uighur ini terus diberitakan oleh Amerika Serikat. Diduga hal ini menjadi salah satu cara AS untuk menyudutkan China karena kedua negara masih terlibat perang dagang.

Pekan lalu, Dewan Perwakilan AS menyetujui Undang-Undang Kebijakan HAM Uighur. Mereka bertujuan menekan China terkait penahanan massal sekitar 1 juta etnis Uighur di Xinjiang.

China menyatakan beleid itu sama saja mencampuri urusan dalam negeri. Kini, Beijing tengah mempertimbangkan menolak memberikan visa kepada pejabat AS sebagai balasan.

Pemerintah Provinsi Uighur sampai saat ini belum menyangkal apakah dokumen yang bocor itu asli atau palsu. Ketua Partai Komunis China di Urumqi, Xu Hairong, menyatakan kebocoran dokumen itu adalah pencemaran nama baik dan memutarbalikkan fakta.