RIAU24.COM -  Keberadaan puluhan kapal milik China di perairan Natuna, terus memantik reaksi dari berbagai kalangan di Tanah Air. Kali ini, respon datang dari Bupati Kabupaten Natuna, Abdul Hamid Rizal. Ia menegaskan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Natuna siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.  

“Masuknya nelayan-nelayan Cina yang dikawal kapal Coast Guard adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia,” tegasnya, Minggu 5 Januari 2020, dilansir republika.

Ditegaskannya lagi, pihaknya mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di wilayah Natuna. Tujuannya, untuk memantau, mencegah, dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap wilayah Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.  

Provinsi Khusus 

Hamid Rizal juga mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar memperkuat dan meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.  

Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut, sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.  

“Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi Khusus, maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola, dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna, khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau,” paparnya. ***