RIAU24.COM -  Hingga saat ini, persoalan gizi buruk masih menjadi pembahasan serius pada rapat koordinasi dan sinkronisasi mitra CSR, PKBL dan tim koordinasi Penanggulan kemiskinan kabupaten Pelalawan tahun 2019, di kantor Bappeda, Selasa 26 November 2019.

Hal ini disampaikan bupati Pelalawan HM Harris saat memberikan sambutan dihadapan para peserta yang hadir. Menurut dia, pihak perusahaan beroperasi dikabupaten Pelalawan harus memiliki peran aktif memberantas gizi buruk ini.

Peran pihak perusahaan tersebut setidaknya, kata Harris memberikan kesadaran kepada seluruh karyawannya, untuk melakukan pola hidup sehat. Terkait bermunculan kasus gizi buruk di kabupaten Pelalawan. Setidaknya, dalam sebulan terakhir tercatat lima kasus, bupati Harris menegaskan jangan menyalahkan program Pelalawan sehat.

"Jadi jangan salahkan program Pelalawan sehatnya, Kita menggratiskan kesehatan masyarakat.Pelayanan  Posyandu,Pustu,Puskesmas maupun RSUD berjalan dengan baik. Orang tua harus meningkat kesadarannya memeriksa kesehatan anaknya.Semua lapisan masyarakat bertanggung jawab terutama Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan kesadaran warga untuk memeriksa kesehatan," ungkapnya.

Untuk kasus gizi buruk ini, bupati Harris meminta tidak mencari-cari kesalahan. ” Tak perlu mencari – cari kesalahan.Sekarang bagaimana kita dapat mencegah dan berupaya agar gizi buruk di Pelalawan tak lagi muncul, termasuk peran aktif perusahaan," tandasnya.

Berikut ini sebelas perusahaan menanda tangangi stunting gizi buruk dengan pemda Pelalawan. Diantaranya, PT RAPP, PT SLS, PT Musim Mas, PT Guna Dodos, PT Adei Plantation and Industry, PT Pusaka Megah Bumi Nusantara, PT Arara Abadi, PT LIH, PT Surya Bratsena, PT Inti Indo Sawit dan PT MUP.

 

 

 

R24/DEV