RIAU24.COM -  Sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sempat menjadi sorotan. Hal itu terkait dengan pernyataan Ketua Aliansi Anak Bangsa yang juga Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Damai Hari Lubis. 

Damai meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Sebab, Prabowo beda sikap soal konflik antara Indonesia dengan China di Perairan Natuna.

Menanggapi hal itu, Prabowo nyatanya tetap tenang. Prabowo juga tidak marah mendengar usulan tersebut. Meski mengaku belum tahu siapa yang menginginkannya dicopot, namun Prabowo menganggap wajar di tengah era demokrasi seperti sekarang ini.

“Boleh saja. Silakan saja bicara. Kita kan negara demokrasi, orang boleh bicara apa saja," ujarnya, Kamis, 9 Januari 2020, dilansir viva.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga tidak masalah dibilang lembek oleh orang lain. “Enggak apa-apa (dibilang lembek)," ujarnya.

Sementara terkait perkembangan konflik dengan China di laut Natuna, Prabowo mengatakan Presiden Jokowi sudah menegaskan, Natuna adalah bagian Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) yang tak bisa ditawar lagi.

"Ya kan jelas beliau katakan kedaulatan harga mati. Tapi, kita jangan kita panas-panasin ya," katanya.

Bukan Atas Nama Lembaga 

Sementara itu, Juru Bicara PA 212 Haikal Hassan menegaskan, permintaan supaya Prabowo dicopot, bukan pernyataan resmi dari PA 212. 

“Terkait dengan berita PA212 meminta Jokowi copot Menhan, maka bersama ini kami menyatakan berita itu bukan atas nama PA 212,” terangnya.

Menurutnya, pernyataan Damai Hari Lubis itu atas nama pribadi, sehingga tidak ada hubungan apapun dengan PA 212. Apalagi, menurutnya, Damai sudah tidak lagi menjadi pengurus dalam struktur PA 212.

“Kami sampaikan yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari divisi hukum sejak 6 bulan yang lalu,” ucapnya. ***