Lebih lanjut Rusidi menjelaskan bahwa, "Bawaslu Provinsi Riau, akan membuat posko pengawasan di setiap  desa dan menyiapkan 10 orang kader pengawas pemilu di posko tersebut." katanya.

Neil Antariksa Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga  menyampaikan bahwa menghadapi tahapan  pencalonan Bupati/Walikota yang mulai ramai saat ini, Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan  pencegahan pelanggaran Pemilu dengan mengistruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota agar menyurati Bupati, Walikota, dan wakilnya yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2020, agar tidak melakukan pergantian jabatan atau mutasi jajarannya terhitung tanggal 8 Januari 2020.

"Beberapa waktu lalu, kami telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyurati Bupati, Walikota serta wakilnya yang mencalonkan diri kembali, agar tidak melakukan pergantian jabatan atau mutasi pada jajarannya terhitung tanggal 8 Januari 2020." Jelas Neil.

Amiruddin Sijaya Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi menyampaikan  bahwa dalam Pilkada 2020 ini, Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu harus kerja extra untuk menjaga kepercayaan masyarakat.   Saat ini kepercayaan masyarakat sedikit tercederai oleh ulah oknum penyelenggara di jakarta, kita memang kecewa melihat kejadian itu yang jelas mencederai hati Penyelenggara Pemilu di bawah.

  
Gema Wahyu Adinata, Koordinator Divisi Penindakkan Pelanggaran memberikan masukan terkait sanksi Pidana Pemilu.