RIAU24.COM - Pemerintah Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mewacanakan mencabut subsidi elpiji 3 kg di pertengahan tahun 2020.

Kenaikan itu tentunya akan menambah beban masyarakat. Ditambah lagi pemerintah juga telah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku per 1 Januari 2020.

Menanggapi hal itu, akademisi Hukum dari FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ahmad Yani, mengatakan jika kebijakan yang diambil pemerintah seolah sedang menjebak rakyat.

"Sebab dulu kan pakai minyak tanah, kita disuruh ganti bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan yaitu gas. Sekarang minyak tanah nggak ada, gas juga mau dicabut (subsidi). Itu namanya menipu rakyat," ujar Ahmad Yani dilansir dari Rmol.id, Jumat, 17 Januari 2020.
zxc1

Dia menjelaskan, janji kemerdekaan adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka itu, kalau belum mampu mensejahterakan rakyat, maka subsidi adalah cara terlemah yang bisa diambil pemerintah dalam rangka usaha mensejahterakan rakyat.

"Jadi jalannya tengahnya memang subsidi. Kenapa kita nggak mampu?" lanjutnya.

Yani menegaskan jika pemerintah harus berani mengambil sikap dengan menghapus kartel-kartel gas. Dia menduga, pencabutan subsidi elpiji 3 kg ini terjadi karena mereka terikat dengan harga pasar.

Publik sendiri juga berhak mengetahui perhitungan subsidi yang dimaksudkan. Dia meminta untuk segera dilakukan evaluasi real terkait Harga Pokok Produksi (HPP) supaya mendapat kepastian.
zxc2

"Kita nggak tahu permainan sekarang. Jadi seolah hanya tahu ada subsidi sekian. Itu dari mana angkanya? Dari mana ceritanya? publik harus tahu juga," tutupnya.