Menurut Fickar, dengan mencampuradukkan peran-peran ini, Yasonna jelas-jelas sudah menginjak-injak etika. Seharusnya, seseorang dengan jabatan publik yang digaji rakyat, tidak lagi membela kepentingan pribadi dan partai saja.

Seharusnya, Yasonna bisa jelas memilih peran. "Jangan di satu sisi memanfaatkan fasilitas negara yang dibiayai rakyat, di sisi lain hanya digunakan untuk pribadi dan kelompoknya."

Langgar Etika 
Tak hanya itu, penilaian senada juga dilontarkan pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar. Menurutnya, meski ketika Yasonna bertindak sebagai Ketua DPP PDIP, Haris menilai tindakan Yasonna tak beretika.

"Menurut saya, pejabat negara harus melampaui posisinya di partai politik atau tempat asalnya. Kalau dalam situasi Yassona, jelas ini (melanggar) soal etika, administrasi negara dan aturan hukum," terangnya.

Haris menyoroti pula sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas tindakan Yasonna itu. "Presiden pun sudah tidak tahu mana batas pejabat publik," tambahnya.