RIAU24.COM - Rabu 22 Januari 2020, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Riau Purwaji menyerukan pemerintah melakukan audit atas kesiapan perusahaan perkebunan dalam antisipasi kebakaran lahan di areal perusahaan.

Audit dimaksud untuk mengecek kesiapan anggaran penanganan kebakaran, kesediaan personel atau sukarelawan, peralatan dan SOP masing masing perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran.

zxc1

Ketua PW Ansor Riau, Purwaji atau akrab disapa Mas Pur menyebut, mencegah terjadinya kebakaran lebih baik dilakukan sedini mungkin sebelum terjadinya kebakaran. "Karena itu pemerintah dan aparat yang bertanggungjawab harus mengecek atau mengaudit kesiapsiagaan perusahaan mulai dari SOP dan peralatan dan personel dalam mengatasi kebakaran lahan," ujar Ketua Ansor Riau tersebut.

Apalagi faktanya setiap terjadi kebakaran di Riau sebagian besar terjadi di areal perkebunan. "Jangan pas ada kebakaran di areal kebun arau lahan, perusahaan terkait gagap dan tidak siap sehingga meluas menjadi bencana kabut asap seperti tahun lalu," lanjut Mas Pur.

zxc2

Purwaji juga mengapresiasi langkah POLDA Riau yang memberi sanksi tegas kepada jajaran di bawahnya yang dianggap lalai dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Sikap tegas Kapolda Riau itu akan menjadi cambuk bagi semua personel kepolisian untuk sungguh sungguh menjalankan tugas mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Tapi, Purwaji menegaskan agar Polda Riau tidak dibiarkan kerja sendirian, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus juga menunjukkan kesungguhannya mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Kalau sinergi terbangun baik antara Pemda dan Polda juga semua instansi terkait termasuk perusahaan, maka kita bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," sambung Ketua GP Ansor Riau, Purwaji. (Riki)