RIAU24.COM - PEKANBARU - Untuk mengantisipasi pemutusan aliran listrik di sekolah-sekolah akibat tidak stabilnya keuangan daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan telah melayangkan surat kepada Perusahan Listrik Negara (PLN) Pekanbaru.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Jamal kepada wartawan, Senin (27/1/2020). “Pada Desember lalu kami sudah melayangkan surat (penangguhan) ke PLN, agar tidak memutus jaringan listrik sekolah secara sepihak” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Jamal, ia mengakui ada keterlambatan pembayaran listrik di beberapa sekolah di Kota Pekanbaru pada 2019 lalu, namun hal tersebut bisa diatasi dengan dengan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

“Di 2019, ada permasahan keuangan daerah. Untuk itu kita menggunakan dana BOS mengantisipasi adanya tunda bayar di APBD yang dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran tagihan listrik di sekolah,” jelasnya.

Ditambahkan Jamal, bahwa dana BOS tersebut tidak hanya digunakan untuk bantuan kepada peserta didik, namun bisa juga digunakan untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, internet, air, dan lain sebagainya.

“Yang tidak boleh kwitansi pembayaran ini dua, Pemko juga, BOS juga. Ini tidak bisa,” bebernya.