RIAU24.COM -  Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menngatakan, keberadaan politikus PDIP yang juga tersangka kasus dugaan suap PAW di DPR, Harun Masiku, akan semakin misterius. Hal itu merupakan buntut dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang memecat Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

"Pak Ronny Sompie dicopot, maka Harun Masiku makin misterius. Dalam satu rentetan kebohongan, orang jujur dipentalkan," cuit Andi Arief dalam akun Twitternya, @AndiArief_, yang dilansir viva, Rabu, 29 Januari 2020.

Tak hanya itu, Andi kembali membandingkan Jalan Diponegoro pada era Orde Baru dan zaman sekarang. Jalan Diponegoro yang dimaksud bisa jadi adalah markas DPP PDIP, yang berada di Jalan Diponegoro No 58, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya, pihak yang disebutnya itu saat ini tengah melakukan gotong royong melawan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Di zaman Orde Baru, jalan diponegoro bahu membahu menyelamatkan Demokrasi. Di era sekarang, masih di jalan yang sama ada gotong royong melawan pemberantasan korupsi," cuitnya lagi.

Sebelumnya, komentar tegas juga dilontarkan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab atas kekeliruan informasi kembalinya Harun Masiku ke Indonesia adalah Menkum HAM Yasonna Laoly. Sehingga menurut Jansen, Jokowi seharusnya mencopot Yasonna dari jabatan Menkum HAM.

"Di persoalan Masiku ini saya lebih percaya Pak Sompie. Kalau Presiden mau nunjukkan wibawanya, setelah ini harusnya copot Menkum HAM. Jika dasarnya 'conflict of interest', Menkum HAM yang out bukan Pak Ronny. Atau sekalian semua mundur karena tak mampu memberi info yang valid. Ini baru fair!," lontarnya lewat akun Twitter @jansen_jsp.

Jansen mengatakan Ronny hanyalah korban dalam kasus ini. "Kasihan Pak Sompie, karena Masiku jadi korban. Sejak jadi Kadiv Humas Polri di masa pak @SBYudhoyono, saya suka dengan beliau. Beliau menurut saya adl seorang 'Jenderal Kawanua' yang rapi, tenang dan bersinar. Kalau misalnya Pak Ronny mau 'melawan' pencopotan ini, saya siap jadi lawyer bapak," tegasnya lagi.

Permintaan agar Presiden Jokowi mencopot Yasonna, juga dilontarkan pihak Indonesian Corruption Watch (ICW). "Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Menurutnya, Yasonna juga bertanggung jawab karena merupakan pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Kurnia kemudian menyinggung pernyataan Yasonna, yang juga salah saat menerangkan keberadaan Harun Masiku, beberapa waktu lau. 

"Faktanya, dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini," ujarnya lagi. 

Menkumham Yasonna Laoly memecat Ronny sebagai Dirjen Imigrasi sejak Selasa, 28 Januari 2020. Yasonna menyebut sudah menunjuk Irjen Kemenkumham, Jhoni Ginting sebagai pelaksana harian Dirjen imigrasi.

Ronny merupakan purnawirawan Polri bintang dua yang beralih status sebagai PNS sejak 10 Agustus 2015 karena jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham. 

Terkait posisi Ronny, Yasonna menjelaskan eks Kadiv Humas Polri itu dialihkan jabatannya kepada jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan independen pencarian tersangka Harun Masiku. "Supaya tim independen ini jangan ada conflict of interest saya sudah memfungsionalkan dirjen imigrasi," kata Yasonna yang juga politikus PDIP tersebut. ***