RIAU24.COM -  Komisi III DPRD Riau sejak jauh hari sudah melakukan pengawasan terhadap pencapaian target retribusi dari alat berat dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini dilakukan menginggat capaian untuk tahun 2019 jauh dari target yang diharapkan. 

"Kita sudah undang Plt kepala Dinas PUPR seperti apa pengawasan yang sudah dilakukan terutama berkaitan peningkatan pendapatan di retribusi alat berat. Hal ini kita pertanyakan lantaran pencapaian retribusi alat berat jauh yang diharapkan. Di tahun 2019 ditargetkan Rp2, 4 Miliar, tapi hanya terealisasi sebesat Rp264 juta. Ini jauh yang diharapkan, " kata ketua komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi. Rabu 29 Januari 2020.

Jadi lanjut politisi PPP ini, dipanggilnya PUPR ini adalah ingin tahu kenapa terjadi dan bagaimana realisasi retribusi alat berat ini tidak tercapai dari target. Kemudian bagaimana target 2020 bisa tercapai 100 persen atau bisa melebihi. 

"Kalau selama ini kita lihat, misalnya target Rp 100 juta, ternyata tercapai Rp 200 juta. Tapi untuk target tahun berikutnya masih tetap, seharusnyakan target tahun depannya harus dinaikkan lagi sebesar 10 persen,"paparnya.

Untuk itu anggota dewan Dapil Kabupaten Rokan Hilir ini, meminta kedepanya kepada Dinas PUPR dalam menarik Retribusi Alat Betat ini harus ada SOP. Terutama mengenai ketentuan cara sewanya, pengawasannya. Sehingga tidak ada lagi alat berat tertentu yang disewakan sementara alat berat yang tidak. 

"Hal ini kita minta sebab kita ingin kedepanya pendapatan dari alat berat ini kita kejar, supaya tidak ada lagi yang tidak capai target, " tutupnya.