RIAU24.COM - Pengamat hukum tata negara Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, mengkritik tentang seratus hari kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.

Dia menilai, latar belakang ulama yang tersemat dari  Maruf Amin belum ada menunjukan keberpihakan pada umat Islam. Padahal, posisinya tersebut menjadi peluang besar menempatkan umat Islam sebagai aset mitra strategis pemerintah.

"Wakil memang tidak sebesar peran presiden, tapi yang dilakukan Maruf Amin sudah pada porsinya, hanya mestinya problem isu-isu intoleransi, radikalisme, Islam sebagai salah satu pelakunya mestinya beliau banyak berperan dan klarifikasi di situ," ujar Asep dilansir dari Rmol.id, Sabtu, 1 Februari 2020.

zxc1

Dikatakan dia, sebagai seorang kiai dengan latar belakang pesantren, serta NU yang merupakan Ormas Islam terbesar, seharusnya Maruf membantu mengklarifikasi isu-isu intoleransi dan radikalisme.

"Bahkan Menteri Agama menuduh radikalisme, mestinya ditegur oleh Wapres. 'Jangan begitu, anda menyinggung perasaan umat Islam', misalnya. Pak Maruf tidak ada perannya sama sekali di situ," ujar Asep.

Untuk itu, dia menilai Maruf Amin dalam konteks keagamaan belum memiliki keberpihakan. Padahal, masyarakat menginginkan seorang kiai atau ulama yang berperan dalam memimpin umat.
zxc2

"Saya kira Maruf hanya menyatakan sesuatu yang tidak menyelesaikan persoalan keumatan, belum ada gebrakan ke sana," tutupnya.