RIAU24.COM -  Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), menunjukkan publik di Tanah Air ternyata tak terlalu peduli terhadap keberadaan jabatan Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal itu juga bisa berarti masyarakat menilai ada atau tidaknya wakil menteri, tidak akan akan berdampak besar terhadap pengambilan kebijakan. 

Seperti dituturkan Direktur Eksekutif IPO, Dedy Kurnia Syah, survei menunjukkan 37 persen responden menyatakan wakil menteri diperlukan, 21 persen menyatakan tidak diperlukan, dan 42 persen tak memberikan pendapat.

"Tingginya yang tidak memberikan pendapat ini sebetulnya menunjukkan bahwa masyarakat berpikir bahwa ada tidak adanya wakil meteri tidak masalah," ungkapnya dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu 8 Februari 2020.

Dilansir tempo, Dedy mengatakan dari kajian IPO, jabatan ini dinilai publik tak terlalu berpengaruh dalam pengambilan kebijakan." Kenapa Wakil Menteri dianggap tak terlalu signifikan, karena memang kebijakan-kebijakan lebih banyak kepada menterinya," terangnya lagi. 

Paling Disuka 
Sementara itu, dari 37 persen yang sepakat keberadaan wamen, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan Kartiko Wirjoatmojo, menjadi yang paling disukai publik. Mereka menilai duet ini cocok berada di jabatan mereka.

Di bawah keduanya, ada nama Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibjo, Wamen Luar Negeri Mahendra Siregar, Wamen Agama Zainut Tauhid, Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga, Wamen Keuangan Suahasil Nazara, Wamen PUPR John Wempi Wetimpo, Wamen LHK Alue Dohong, dan Wamen Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono.

Hanya ada dua nama wamen yang memiliki persepsi publik di bawah satu persen. Mereka adalah Wamen ATR/BPN Surya Chandra (0,9 persen) dan Wamen Desa Budi Arie Setiadi (0,4 persen). 

Dedy mengatakan ini adalah hasil survei persepsi publik. Ia juga menegaskan survei ini tak ada kaitan dengan kinerja para wamen selama ini. 

"Tapi kalau publik sudah memberikan persepsi, berarti pekerjaan mereka tak diketahui oleh publik. Sama saja mereka dianggap tak bekerja oleh publik," tutupnya. ***