RIAU24.COM -  Hingga saat ini, belum ada kepastian kalau Partai Amanat Nasional (PAN) akan tetap berada pada posisi tengah, seperti yang pernah diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, belum lama ini. Bahkan, salah seorang kader PAN, Bima Arya yang juga Walikot Bogor, mengungkapkan strategi yang akan diambil PAN dalam menghadapi pemilu akan dikaji ulang. Termasuk opsi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, saat Pilpres 2019 lalu, PAN memutuskan tak mendukung Jokowi lagi dan memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, pasangan yang diusung itu kalah.

"Ada keinginan PAN juga berperan di dalam pemerintahan. Jadi saat ini saya kira kita dalam fase mengkaji ulang itu semua, riset kembali ke titik nol untuk kemudian didiskusikan lagi secara internal dan nanti diputuskan di rakernas PAN yang pertama," jelas Bima di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Minggu 16 Februari 2020.

Dilansir viva, dengan kembali terpilihnya Zulkifli sebagai Ketum PAN, Arya Bima mengatakan hal itu berarti banyak kader yang setuju dengan visinya. Termasuk visi mengkaji ulang posisi PAN yang saat ini berada di luar pemerintahan.

Ditambahkannya, opsi masuk di koalisi pemerintahan Jokowi, kata Bima bukan tanpa alasan. Mengingat kader PAN di daerah juga banyak yang duduk di kursi pemerintahan. Baik itu wali kota, bupati, hingga di tingkat DPRD provinsi. Kolaborasi ini yang dimungkinkan.

"Ada yang tetap ingin oposisi. Tetapi banyak juga yang secara realistis yang ingin akselerasi dengan pemerintah. Karena ada kader-kader di eksekutif," kata Wali Kota Bogor itu.

Secara pribadi, Zulkifli juga tidak menutup diri kemungkinan bahwa partai di bawah kepemimpinannya di periode kedua ini akan merapat ke pemerintah yang berkuasa. "Kalau Pak Zul arahnya tidak keberatan dan membuka ruang untuk di pemerintah," katanya.

Apa yang diungkapkan Arya Bima, tampaknya bukan obrolan kosong belaka. Karena saat ini ada tiga orang tengah menggodok arah PAN, yakni Zulkifli Hasan, Sutrisno Bachir dan Hatta Rajasa. Tak ada Amien Rais, yang selama ini sangat getol menolak ikut pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Meski begitu, keputusan resmi berdasarkan AD/ART harus diambil dalam forum rapat kerja nasional atau Rakernas. Namun, Bima berpandangan diplomatis, koalisi atau di luar tetap memiliki posisi terhormat.

PAN juga tidak akan bisa meminta Presiden Jokowi, agar menyiapkan kursi di kabinet jika PAN masuk. Menurutnya, itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari presiden.

"PAN tidak dalam posisi menunggu tidak juga meminta. Tetapi kita tidak mungkin meminta presiden melakukan reshuffle itu preogratif presiden. Jadi, kalaupun reshuffle tidak terjadi bukan berarti PAN batal atau masuk koalisi tidak," ujarnya lagi. ***