RIAU24.COM - Sudah sebulan lebih buronan KPK terhadap eks caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku belum terendus jejaknya.

Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam mengatakan jika hal tersebut merupakan bukti ketidakseriusan para aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penyidikan.

"Saat berhadapan dengan teroris, Polri sigap. Tapi saat berhadapan dengan koruptor yang terkait lingkaran kekuasaan, Polri melempem," kata dia dikutip dari Rmol.id, Senin, 17 Februari 2020.

Dikatakannya, dalam kasus Harun Masiku juga menunjukkan KPK secara jelas telah takluk dan dijinakkan penguasa.

Khoril juga mengatakan, baik presiden dan DPR merupakan sponsor utama pelemahan KPK dengan cara merevisi UU KPK dan menunjuk pimpinan KPK yang justru mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil.

Berdasarkan aspek substansi kasus, apa yang dilakukan Harun Masiku adalah representasi politik oligarki-patrimonial yang mereduksi kualitas demokrasi di internal partainya.

"Dugaan praktik korupsi dan koalisi itu jelas mengindikasikan lemahnya sistem promosi serta demosi kader yang dikendalikan oleh praktik-praktik like dan dislike, bukan berbasis merit sistem," tutupnya.