RIAU24.COM - Seribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bengkalis menggeruduk kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Selasa, 18 Januari 2020 siang.

Kedatangan para demontran ini menuntut agar Wakil Bupati Bengkalis Muhammad segera ditangkap, sebagaimana diketahui Muhammad tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa  transmisi PDAM di Indragiri Hilir.

Tuntutan masyarakat ini bukan tanpa alasan, Muhammad sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau. Namun nyatanya ia tidak juga hadir, "Tangkap Muhammad, kami tidak mau pemimpin yang berstatus tersangka," teriak massa.

Muhammad sendiri telah ditunjuk sebagai Plt Bupati Bengkalis menggantikan Amril Mukminin yang ditahan KPK beberapa waktu lalu.

Masyarakat yang datang dengan menggunakan puluhan bus ini, menyampaikan beberapa tuntutan kepada Ditreskrimsus Polda Riau. 

Berikut isi tuntutan masyarakat : 

1. Mendukung Kapolda Riau untuk segera melakukan jemput paksa terhadap tersangka Muhammad yang tidak kooperatif untuk kepentingan kelancaran penyidikan perkara korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM Tembilahan Indragiri Hilir Prov. Riau tahun 2013 yang telah menelan kerugian negara Rp. 2.639.090.623.

2. Mendukung Kapolda Riau untuk segera melakukan jemput paksa terhadap tersangka Muhammad yang sudah terbuka peran keterlibatannya dalam fakta persidangan para terdakwa perkara korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM Tembilahan Indragiri Hilir Prov. Riau tahun 2013 yang telah divonis bersalah oleh pengadilan.

3. Kami mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polda dan Kejati Riau dalam menuntaskan kasus korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM Tembilahan Indragiri Hilir Prov. Riau tahun 2013 setuntas-tuntasnya hingga ke akar-akarnya.

4. Kami mendesak kepada Polda dan Kejati Riau untuk segera melengkapi berkas-berkas perkara korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM Tembilahan Indragiri Hilir Prov. Riau tahun 2013 agar segera dilimpahkan ke pengadilan karena apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi preseden buruk bagi kinerja institusi penegak hukum di bumi lancang kuning Prov. Riau

5. Masyarakat Kab. Bengkalis khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya mendukung dan menantikan keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya agar kekuasaan tidak digunakan melindungi diri dari jeratan hukum dan akhirnya masyarakat lah yang menjadi korban.

6. Aliansi Masyarakat Bengkalis mengingatkan kepada Gubernur Riau dan oknum anggota DPR RI untuk jangan mengintervensi proses hukum ini.

Selain mendatangi Ditreskrimsus Polda Riau, massa juga mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk menyampai tuntutannya.