RIAU24.COM -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini ada 2 gangguan yang mengancam kedaulatan di wilayah teritorial Indonesia. Menurutnya, hal itu merupakan hasil analisa yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan, di Markas Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2020. 

Dilansir kompas, ancaman pertama ada di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan. "Karena di situ ada klaim dari China yang di dalam konteks hukum internasional itu tidak ada. Itu klaim sejarah dan hak tradisional yang katanya sudah ribuan tahun lalu orang China terbiasa mencari ikan di Laut China Selatan," tuturnya.

Padahal, apa yang dilakukan China itu melanggar kedaulatan Indonesia. Terkait hal ini, Mahfud mengatakan ancaman China tidak bisa dihadapi dengan adu kekuatan. 

Secara hitungan matematis, jika perang fisik dengan China terjadi, hampir bisa dipastikan Indonesia bakal kalah. 

"Penduduk China 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah, tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi," terangnya.

Mahfud menegaskan, Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah perairan Natuna Utara itu sebagaimana amanat konstitusi. "Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritoritorial," kata dia.

Sedangkan ancaman kedua, datang dari Papua terkait dengan isu Papua Merdeka. Dalam hal ini, ancaman ini juga tidak bisa dihadapi secara militer. Sebab, pemerintah harus menjaga HAM di Papua. 

"Kita harus berhati-hati menjalankan operasi di sana sehingga yang dilakukan itu adalah penegakan hukum dan keamanan," terangnya.

Pemerintah tidak akan melakukan operasi militer di Papua. "Karena kalau sudah disebut operasi militer nanti (merujuk ke) pelanggaran HAM dunia internasional akan menyorot itu. Dua hal inilah yang harus kita jaga dengan hati-hati," ujarnya lagi.***