Bantuan hukum yang diberikan, kata dia, bukan berarti Pemko membela yang salah. "Kajian hukumnya yang salah tetap salah. Bukan berarti kita bela yang jelas salah dibela itu menegakkan tali basah namanya," kata dia. 

"Tetapi dia punya kesempatan untuk mendapat pembelaan itu pasti," tambahnya. 

VH terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan video wall yang dianggarkan dari APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp4.448.505.418. Pembelian dilakukan VH  menggunakan e-katalog kepada CV Solusi Arya Prima. Namun, barang yang dibeli tidak sesuai dengan kontrak.

Dalam pembelian, negosiasi hanya dilakukan kepada CV Solusi Arya Prima dengan nama toko premmiere.co.id tanpa melakukan compare/perbandingan harga ke penyedia online shop lainnya.

 

Jumlah barang yang dibeli 15 unit. Barang-barang datang ternyata tidak dilengkapi dengan jaminan purna jual berupa kartu garansi dari pabrik dan buku petunjuk pemakaian dan pemeliharaan dalam bahasa Indonesia.