RIAU24.COM -  PEKANBARU - Suasana Reses Anggota Fraksi PAN DPRD Pekanbaru, Doni Saputra di Jalan Garuda, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki yang awalnya penuh canda berubah menjadi haru ketika salah seorang ibu bernama Winda menyampaikan keluhan dan kekecewaannya kepada Pemerintah yang dinilainya kurang perhatian terhadap anak disabilitas (berkebutuhan khusus). 

Pengutaraan isi hati itu disampaikan Winda karena sudah merasa kebingungan mencari sekolah umum yang mau menerima anaknya, yang memiliki kekurangan.

Winda menjelaskan, anaknya terbatas pada pendengaran dan bertutur kata, namun untuk memahami perkataan ataupun berkomunikasi masih dalam keadaan yang baik.

"Saat ini anak saya berumur 9 tahun, dan sudah tiga tahun saya sekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Tapi tentunya saya juga berkeinginan anak saya bisa bersekolah di sekolah umumnya. Namun sayang, sudah berapa sekolah yang saya datangi semua menolak dengan berbagai alasan," lirihnya.

"Anak penyandang disabilitas kurang perhatian pemerintah, apa tidak boleh anak saya berbaur dengan anak seusianya yang latar belakangnya lebih normal dari anak saya," tuturnya lagi.

Dikatakan Winda, ia meyakini anaknya bisa pulih jika lebih aktif berbaur dengan anak-anak normal seusianya, terlebih saat ini ia telah memakaikan alat bantu pendengaran kepada si anak.

"Dia seperti bayi yang baru lahir semenjak di pakaikan alat bantu pendengaran. Dia baru bisa mendengar normal untuk saat ini. Namun sayang, hal tersebut tidak bisa menjadi pertimbangan sekolah untuk bisa menerima anak saya menimba ilmu disana," jelasnya.

Besar harapan saya, lanjut Winda, DPRD Kota Pekanbaru bisa mencari solusi bagi anak anak berkebutuhan khusus yang ingin mengenyam pendidikan di sekolah negeri ataupun sekolah swasta umumnya. 

Menanggapi hal tersebut, Doni Saputra sempat merasa terenyuh, Ia pun memastikan akan segera berkordinasi dengan koleganya di komisi III DPRD Pekanbaru.

"Wajib belajar pendidikan dasar itu harga mati. Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan di tempat dimana dekat dengan tempat tinggalnya, dekat dengan anak sebayanya. Tidak boleh ada perbedaan. Saya akan berkomunikasi dengan Komisi di DPRD yang membidangi persoalan pendidikan," janjinya.

Doni pun menyebut hal ini tidak boleh terulang dikemudian hari, dan jika ini benar adanya, pemerintah dan sekolah reguler baik negeri maupun swasta harus berubah. 

"Secara pribadi sebenarnya saya kurang setuju dengan adanya sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Karena seperti ada pengotakan anak-anak. Jadi lebih baik sekolah reguler dikembangkan lagi dan bisa menerima semua anak," tuturnya.

Disamping perihal Pendidikan tersebut, Doni juga menerima aspirasi terkait persoalan banjir serta Posyandu yang kurang layak dan tak bisa tertanggulangi dengan baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Nanti ini akan saya perjuangkan dalam paripurna laporan reses. Memang untuk saat ini kita selaku Anggota DPRD Pekanbaru yang baru dilantik cukup kerepotan merealisasikan janji-janji karena APBD Tahun 2020 sudah disahkan. Namun di APBD Perubahan kita akan coba perjuangkan aspirasi masyarakat," pungkasnya. (R24/put)