RIAU24.COM - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blora yang usai melakukan kunjungan kerja (kunker) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak untuk diperiksa kesehatannya terkait Virus Corona atau COVID-19. Alasan mereka adalah karena dirinya setingkat bupati dan meminta Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kesehatan.

"Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPRD setingkat bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini SOP-nya? Harus jelas. Jangan seperti ini. Kita ke Lombok juga menjalankan tugas negara," kata salah seorang anggota DPRD Blora, Warsit kepada petugas medis di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang dilansir dari Detik.com, Jumat, 20 Maret 2020.

Dari informasi yang diperoleh, kunjungan kerja anggota DPRD Blora ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung sejak hari Senin kemarin. Dari 45 anggota di DPRD Blora, 37 anggota ikut kunjungan kerja ke Lombok. Bahkan ada beberapa di antaranya mengajak istri dan anaknya.

Tujuan DPRD Blora melakukan kunjungan kerja ke Lombok untuk studi banding alat kelengkapan dewan (AKD) non-komisi. Petugas medis dari Dinas Kesehatan Blora memang sengaja menyambut rombongan di terminal tersebut. Menurut Warsit, jika rombongan anggota DPRD Blora harus dicek makaseharusnya seluruh warga yang dari luar kota juga ikut diperiksa kesehatannya.

"Saya pengawas lho. Kalau bupati dari Yogya sana sama bojone (istrinya), mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)? Kami setingkat bupati. Wakil bupati sama anak istrinya dari Jakarta, mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)?" kata anggota DPRD dari Fraksi Hanura ini.

Ketua DPRD Blora, Dasum dari PDIP juga merasa tidak pantas anggota dewan diperiksa dengan SOP yang tidak jelas di luar daerah yaitu di Bojonegoro. "Ayo pindah ke RSUD saja. Jangan di sini," katanya.