RIAU24.COM -  JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara mengejutkan membatalkan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghentian sementara operasional bus dari dan ke luar Jakarta. Hal itu diperintahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merangkap sebagai Plt Menhub.

Keputusan itu menuai kritik, pasalnya tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemerintah daerah secara tegas mencegah aktivitas mudik warga. Hal itu dtujukan guna mencegah penularan Covid-19 semakin luas.

Menanggapi itu, Pengamat Politik dari KedaiKOPI Hendri B. Satrio menilai Luhut telah mengambil keputusan tidak tepat. seharusnya seorang menteri harus sejalan dengan arahan presiden. “Nggak boleh antara menteri dan presiden berkompetisi. Jadi harus segera diralat komentar Menteri Maritim dan Investasi,” kata Hendri melansir JawaPos.com, Selasa (31/3).

Kondisi ini, kata Hendri, tidak baik dilihat oleh rakyat apabila menteri tak sejalan dengan presiden. Oleh karena itu, Luhut diminta segera meralat keputusan tersebut. “Mudah-mudahan apa yang ada di masyarakat, kita salah persepsi sebetulnya mereka sejalan. Supaya mereka sejalan dan persepsi kita benar ya harus diubah komentarnya,” ucapnya.

Hendri pun meminta kepada pemerintah pusat agar lebih bergerak cepat dalam menanggulangi virus korona ini. Mengingat penyebarannya begitu cepat. Jika terlambat ditanggulangi, maka akan berdampak buruk.

Sebelumnya, Kemenhub membatalkan rencana menghentikan operasional bus antarkota jurusan Jakarta yang diwacanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan tersebut baru bisa diambil setelah ada kajian dampak ekonomi, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Senin (30/3).

“Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan) pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya,” ujar Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati saat dihubungi, Senin (30/3).

Sementara itu, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk lebih tegas terkait larangan mudik atau pulang kampung ditengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Karena tercatat 14 ribu orang telah meninggalkan Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir.

“Imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik ini saya minta untuk diteruskan dan digencerkan lagi,” kata Jokowi dalam dalam rapat terbatas antisipasi mudik lebaran 2020 melalui video conference, Senin (30/3).

Dalam akun resmi twitternya, Jokowi pun sempat menulis bahwa selama 8 hari terakhir, sudah ada 876 bus antar provinsi yang membawa sekitar 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke provinsi lain di Jawa. Angka tersebut belum termasuk warga yang menggunakan kereta api, kapal, pesawat, dan mobil pribadi. “Mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19,” kata Jokowi.***