RIAU24.COM -  Sikap Luhut B. Pandjaitan yang membatalkan kebijakan  Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang menghentikan pengoperasian bus antar-kota antar-provinsi (AKAP) mendapat kritikan pedas.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai kebijakan yang diambil Anies Baswedan itu adalah tindakan yang tepat, meski akhirnya pelaksanaan kebijakan itu ditunda oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, yang juga Plt Menteri Perhubungan.

Dalam kondisi darurat seperti saat ini, kata dia, harusnya pemerintah memprioritaskan keselamatan jiwa warga dibanding pertimbangan ekonomi. “Pak LBP (Luhut) jangan kayak Perdana Menteri Indonesia. Ini kondisi sudah darurat. Pemerintah sudah harus betul-betul memikirkan keselamatan warganya,” kata politikus Partai Nasdem ini seperti dilansir Sindonews.

Sahroni juga mengingatkan Luhut untuk bertindak seperti halnya Presiden Ghana Akufo Addo yang ketika mengumumkan kebijakan partial lockdown di Ghana.

Presiden Ghana, kata dia, menyebut tahu cara menghidupkan kembali perekonomian tapi tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia. “Apakah pemerintah kita sudah ada pertimbangan seperti itu?” ujar Sahroni.

Sementara itu, kembali Luhut Binsar Pandjaitan memastikan dengan tegas bahwa dirinya menolak Jakarta untuk dilakukan karantina atau lockdown untuk mempersempit penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Kita tak kenal lockdown, tapi karantina wilayah di UU ini ya," kata Luhut dalam video conference di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Menurut Luhut wilayah Indonesia memiliki iklim panas sehingga dirinya yakin penerapan dengan pyhisical distancing yang ketat saja bisa menghentikan penyebaran virus corona.

"Indonesia diutungkan dengan temperatur tinggi April mulai masuk ini humidity tinggi ini buat Covid relatif lemah dari pada tempat lain tapi kalau kita sosial distancing tidak juga ketat ya gak berlaku," katanya.***