RIAU24.COM - PAPUA - Penutupan Bandara Deo dan Pelabuhan Sorong untuk karantina wilayah, akhirnya resmi diberlakukan sejak 1 April 2020. Hal ini tentunya merupakan langkah tegas yang dilakukan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus COVID-19 di wilayah Sorong, Papua Barat.

Namun yang jadi persoalan adalah penutupan akses bandara dan pelabuhan yang dilakukan sepihak oleh kepala daerah, ternyata bertentangan dengan instruksi Presiden RI Jokowi yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) menutup bandara dan pelabuhan, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jika ada kepala daerah yang nekad melakukan hal tersebut, maka terancam hukuman pidana 1 tahun penjara atau denda Rp 100 juta.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau angkat bicara. Menurutnya, apa yang dilakukannya semata-mata adalah demi keselamatan dan kesehatan warga Kota Sorong. Dalam hal ini, penutupan bandara dan pelabuhan adalah karantina wilayah, bukan lockdown secara keseluruhan.

“Jangankan dipenjara satu tahun, dipenjara lima tahun juga saya siap. Yang penting warga saya yang ada di Kota Sorong aman dan selamat. Saya hanya menutup bandara dan pelabuhan, bukan lockdown secara keseluruhan. Kalau bandara dan pelabuhan tidak tutup, orang datang bawa virus itu kesini, kita semua yang ada di sorong ini habis. Aktivitas perekonomian di Kota Sorong tetap berjalan, toko sembako masih ada yang buka, bank juga masih buka,” bebernya.

Oleh sebab itu, sambung Lambert, apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi adalah demi kepentingan negara. Sebagai kepala daerah dan Wali Kota Sorong, apa yang diinstruksikannya menutup Bandara Deo dan Pelabuhan Sorong adalah demi kepentingan daerah.

“Kalau bandara dan pelabuhan tidak ditutup, maka kota sorong akan sama seperti jakarta, di mana penyebaran virus corona tidak bisa dibendung lagi. Saya tidak mau kota sorong seperti jakarta,” tegasnya.