RIAU24.COM - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik tentang penunjukan perusahaan milik Staf Khusus Presiden Joko Widodo yakni Adamas Belva Syah Devara dalam program Prakerja. Rachlan mengatakan penunjukan Ruangguru itu membuktikan kepercayaan diri pemerintah bahwa kekuasaannya di atas hukum.

"Apalagi tafsirnya bila duit negara bisa digelontorkan pada pihak-pihak cuma berdasarkan kedekatannya dengan kekuasaan? Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya," ujarnya dilansir dari Tempo, Rabu, 15 April 2020.

Rachland berpendapat, saking percaya dirinya, pemerintah sampai merasa tak perlu bermain halus. Ujungnya, perusahaan milik Staf Khusus Presiden ditunjuk dalam program pelatihan online yang merupakan bagian dari kebijakan Kartu Prakerja itu.

Pemerintah sendiri menganggarkan Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja. Adapun program pelatihan online dianggarkan sebesar Rp 5,6 triliun. Selain Ruangguru, ada tujuh perusahaan aplikator lainnya yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan program pelatihan online ini.

Penunjukan delapan perusahaan itu dilakukan tanpa melalui lelang. Padahal jika diasumsikan setiap perusahaan dipilih secara merata oleh peserta pelatihan online, kata Rachland, setiap perusahaan bisa meraup uang sebesar Rp 700 miliar.

Rachland pun menduga kepercayaan diri pemerintah itu bersumber dari 'pasal kekebalan hukum' yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Penangangan Pandemi Covid-19.