RIAU24.COM - Panel pemerintah AS yang telah meminta India untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam kebebasan beragama di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, memicu bantahan tajam dari New Delhi.

Dalam sebuah laporan tahunan yang diterbitkan pada hari Selasa, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) mengatakan India harus bergabung dengan jajaran "negara-negara yang menjadi perhatian khusus" yang akan dikenakan sanksi jika mereka tidak memperbaiki catatan mereka.

"Pada 2019, kondisi kebebasan beragama di India mengalami penurunan drastis, dengan minoritas agama di bawah serangan yang meningkat," kata laporan itu.

Panel bipartisan merekomendasikan tetapi tidak menetapkan kebijakan, dan hampir tidak ada kemungkinan Departemen Luar Negeri akan mengikuti jejaknya di India, sekutu AS yang semakin dekat.

Tetapi peringkat yang lebih rendah untuk sekutu itu menunjukkan unjuk rasa ketidaksetujuan terhadap undang-undang kewarganegaraan baru yang memecah belah di India, yang oleh PBB disebut sebagai "diskriminasi mendasar".

Trump menolak untuk mengkritik undang-undang itu selama kunjungan Februari ke India, di mana pertemuannya dengan Modi diselingi oleh kekerasan terburuk dalam beberapa dekade di New Delhi, di mana 53 orang, kebanyakan Muslim, tewas.