RIAU24.COM - PELALAWAN- Anggota DPRD Pelalawan masih ramai menolak penerapan PSBB di Kabupaten Pelalawan. Meski Surat Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan.

Abdullah adalah salah satu anggota DPRD Pelalawan yang paling keras menolak penerapan PSBB di Kabupaten Pelalawan. Berkaca dari kota yang sudah menerapkan sebelumnya, tidak berhasil memutus mata rantai covid. Yang putus cuma makan dan penghasilan orang, katanya.

zxc1

Abdullah juga membantah terjadi transmisi lokal di Pelalawan.  Pemprov Riau, mengajukan PSBB disaat positif sudah nol dari 4 pasien, pdp tinggal 4 dari 35. Itu awal Mei 2020.

"Data miskin dan terdampak tidak akurat. Negara dan daerah sudah hadir puluhan tahun tapi kesepakatan tentang definisi miskin masih berbeda-beda, sehingga data berbeda-beda dan tidak jelas," tambah politisi PKS Pelalawan ini.

zxc2

Disisi lain, Abdullah meyakini APBD tidak sanggup mensupply sembako.  Hitungannya, saat ini pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah Rp 161 M untuk penanganan covid. Kemudian Pemda harus menyiapkan sembako Rp 15 M perbulan untuk 42.600 KK, dalam data DTKS,  belum lagi yang belum masuk data. Potensi kisruh seperti Pekanbaru terhadap data yang blm akurat.

"Saat ini saja sektor perekonomian sudah lumpuh. Ketika PSBB tidak efektif, maka Pemda tdk ada dana lagi untuk lockdown. PSBB hanya memperparah kondisi ekonomi, tanpa menjawab solusi berhentinya mata rantai covid.  Sebab akan terjadi pembatasan-pembatasan aktifitas perekonomian lebih luas," jelasnya.

Pelalawan dinilai sudah cukup berhasil dengan sosial dan phisical distancing, terbukti dengan penurunan kasus. Meskipun kesadaan masyarakat perlu ditingkatkan.