Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mencairkan THR-nya. Karena untuk mencairkan THR diperlukan aturan untuk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah mengingat untuk ASN yang berada di daerah akan dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan PP tersebut untuk mengantisipasi adanya keterlambatan. Sehingga anggaran THR ini nantinya akan hangus

"Itu hanya antisipasi bila ada keterlambatan dalam pengurusan. Jangan sampai hangus," ujarnya seperti dimuat Okezone.com, Rabu (13/5/2020).