RIAU24.COM -  Hingga saat ini, masyarakat di Tanah Air tak pernah tahu, apa dasar alasan rasional, yang mendasari langkah pemerintahan Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan. Di tengah berbagai himpitan yang ada, mulai dari wabah Corona yang masih bertahan hingga masalah ekonomi sebagai dampaknya, kebijakan pemerintahan Jokowi itu dinilai hanya menambah penderitaan rakyat. 

Bahkan bukannya mendapat dukungan, kebijakan ini dikhawatirkan malah bisa menimbulkan kemarahan dalam skala besar di tengah masyarakat. Sehingga buntutnya bisa mengakibatkan jatuhnya legitimasi pemerintah. 

"Sudah cemas menghadapi corona, daya beli menurun, dan (harga) BBM yang belum turun, lengkap sudah penderitaan rakyat," ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Jumat 15 Mei 2020 di Jakarta, dilansir sindonews.

Menurutnya, hingga saat ini masyarakat belum tahu apa alasan rasional yang mendasari pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. "Bukankah MA sudah membatalkan perpres yang mengatur soal rencana kenaikan BJPS beberapa waktu lalu," tambahnya. 

Dalam hal ini, pihaknya menilai kenaikan BPJS ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Terlebih, keputusan menaikkan iuran ini dilakukan pada saat masyarakat menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Sehingga, kebijakan itu akan semakin membebani hidup rakyat. 

Dengan kondisi yang demikian, Adi menyebut rakyat hanya bisa pasrah dengan nasib mereka. Karena sudah tak ada lagi yang membela mereka. "Parpol hampir 100 persen tak pernah kritis terhadap kebijakan pemerintah sekalipun merugikan rakyat," pungkasnya.