RIAU24.COM - BENGKALIS - Adanya pembuatan dua website covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dinilai pembaziran anggaran atau hanya membuang buang anggaran. Apalagi diduga dua website tersebut dibuat hanya akan mengeruk keuntungan pribadi soal anggaran Covid-19.

Diketahui Dua website tersebut berisikan hal yang sama terkait data update penanganan Corona di Bengkalis.

Menyikapi hal tersebut, Ketua PWI Bengkalis Alfis Nardo mengungkapkan, dalam hal ini, seharusnya pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bengkalis tidak perlu membuang buang anggaran sampai harus membuat dua website lagi, hanya untuk menyajikan data update Corona Bengkalis.

"Ini malah mubazir sampai dua website, satu website tim gugus, satu lagi website buatan Diskominfotik Bengkalis. Sementara di daerah lain tim gugus perdaerah kita lihat seperti provinsi hanya memiliki satu website resmi untuk update data, selainnya dibutuhkan peran para awak media," kesal Ketua PWI Bengkalis Alfis Nardo, Kamis 21 Mei 2020.

Dengan dua website masyarakat juga menjadi bingung untuk mempercayai data yang mana akan dipakai sebagai data resmi penanganan virus Corona atau Covid-19 dari pemerintah Bengkalis. Sebagai contoh dua website pemerintah Bengkalis ini memiliki data yang berbeda dalam update terakhir mereka pertanggal 20 Mei 2020 lalu.

Website tim gugus yang beralamatkan https://covid19-bengkaliskab.com/index.php, data ODP terakhir Bengkalis yang selesai pemantauan sebanyak 6027. Sementara data dari website https://corona.bengkaliskab.go.id/web/link/data yang dibesut Diskominfotik Bengkalis jumlah ODP selesai pematauan sebanyak 6026 ada selisih satu orang. 

Diutarakan Alfis, dengan dibuatnya dua website dengan fungsi yang sama saja dengan membuang anggaran penangan Covid. Dimana kondisi pandemi saat ini seharusnya yang dilakukan pemerintah agar menghemat anggaran.

Sedangkan, untuk pembuatan satu website saja biasanya bisa memakan anggaran sekitaran sepuluh sampai dua puluh juta rupiah.

"Sementara dibuat dua website namun fungsinya sama tentu buang buang anggaran. Ini yang namanya mubazir, kalau butuhnya satu kita buat satu, tidak perlu sampai dua seperti ini," ungkapnya lagi.

Ketua PWI Bengkalis juga meminta tim gugus tugas penanganan covid-19 di Bengkalis harus selalu update data perkembangan Corona Bengkalis. Sehingga masyarakat yang melihat data tidak lagi bingung. 

"Jangan sampai website yang sudah dibuat ini hanya  sebatas sebagai pajangan saja. Dan kami dari awak media yang bisa disalahkan masyarakat yang membacanya," ungkap Alfis lagi.

Selain masalah website yang dinilai Mubazir, Ketua PWI juga menyayangkan sikap dari tim gugus percepatan penanganan Covid 19 Bengkalis yang terkesan enggan melibatkan media masa dalam sosialisasi pelaksaanan PSBB di Bengkalis.

Padahal aturan melibatkan media masa dalam sosialisasi suda ada diatur dalam Perbup nomor 39 tahun 2020 tetang pelaksanaan PSBB di kabupeten Bengkalis.

"Yang nama media masa ini yang memiliki badan hukum dan ada wartawannya di daerah kabupaten Bengkalis dan bisa dipertangung jawabkan, seharusnya sejak awal dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi," ungkap Ketua PWI Bengkalis.

Namun sampai saat ini malah media masa yang ada baik cetak maupun online tidak dilibatkan sama sekali oleh Pemkab Bengkalis. Padahal, selama ini media hanya disunguhi pemberitaan, media hanya seolah olah sebagai tempat corong Humas Covid 19 Bengkalis.

"Kita hanya disuguhkan berita rilis begitu saja, humas yang menyediakan berita kita. Pola tugas wartawan tentu tidak seperti itu, seharusnya ada pemberitaan wartawan diundang lakukan konfrensi pers sehingga angle berita yang disajikan bisa berkembang dan wartawan juga bisa menyampaikan kritik," tegas Alfis.

Disamping itu, Ketua PWI Bengkalis meminta Pemerintah Bengkalis melalui Diskominfotik untuk meninjau kembali Perbup pelaksanaan PSBB tersebut. Dimana pasal melibatkan media masa yang ada betul betul dijalankan sesuai tupoksinya masing masing.