RIAU24.COM -  Rencana kegiatan diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mendapat ancaman dan teror dari kelompok tertentu mendapat sorotan tajam dari publik. 

Ironisnya,  saat Presiden Jokowi berjanji akan terus menjaga iklim demokrasi namun intimidasi pada kebebasan setiap insan untuk bersuara menyatakan pendapat semakin marak. 

Menurut Wasekjen DPP Partai Demokrat,  Jansen Sitindaon bahkan mengaku heran. Pasalnya aktivis pro demokrasi dan refirmasi yang dulu getol memperjuangkan kebebasan berpendapat justru banyak berada di lingkar pemerintahan Jokowi.

“Kok bisa hal seperti ini terjadi di tengah begitu banyaknya eks aktivis HAM & pro demokrasi di kekuasaan. Yang kerjanya juga dulu tiap hari diskusi,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (31/5).

Semakin terheran-heran lagi lantaran sebelum 6 tahun lalu, para aktivis ini keras bersuara untuk menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari pucuk pimpinan negeri.

Beragam aksi cabut mandat digelar dan tidak ada dari mereka yang ditangkap saat menyatakan pendapat.

“Ternyata waktu sudah berganti bro,” celetuk Jansen Sitindaon mengakhiri kicauannya tanpa merinci siapa aktivis pro demokrasi yang masuk lingkar kekuasaan itu.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai bahwa seorang pemimpin tidak boleh diam saat ada rakyat yang mendapat teror. Pemimpin tidak boleh lalai dalam menjalankan amanah melindungi rakyat dengan kewenangan yang dimiliki.

 

Baginya, jika ada pemimpin yang diam dalam menanggapi teror rakyatnya, maka hal itu bisa dianggap sebagai bentuk pemberian restu. 

“Pemimpin yang diam saat terjadi teror kepada rakyatnya secara etika kepemimpinan dapat dianggap "merestui" teror tersebut. Atau secara hukum dianggap lalai melindungi rakyatnya sesuai kewenangan yang dimiliki,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (31/5).***