"Saya melihat ada dua hal yang perlu disikapi, pertama kepada pihak terkait (honorer,red) diharapkan untuk tetap tenang dalam bekerja dan jaga keselamatan, karena ini sifatnya sementara untuk memenuhi peralihan anggaran sesuai SKB dua Menteri dan Plh Bupati Bengkalis juga menyampaikan di media bahwa akan dicarikan solusinya dalam APBD-P 2020 sehingga anggarannya kembali penuh dari 9 bulan jadi 12 bulan,”ungkapnya lagi.

Sambungnya, keduanya, mengutip apa yang disampaikan Plh Bupati Bengkalis tersebut. Pemkab Bengkalis hendaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan peralihan anggaran (jangan menunggu APBD-P, baru akan terjadi di september 2020) dan satu hal lagi OPD-OPD harus disiplin mengikuti arahan "Proyek Kegiatan Fisik”.

"Jangan dikerjakan dulu sampai selesainya peralihan anggaran dan menyarankan OPD, untuk tidak menjalankan kegiatan fisik tanpa SPD,"ujarnya.

Diutarakan H. Adri, apabila hal ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidak seimbangan keuangan daerah dalam kontek penerimaan lebih kecil dari kebutuhan pembiayaan. 

“Hal ini tidak boleh terjadi dan jangan sampai gaji tenaga honorer atau kontrak yang dikorbankan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakseimbangan keuangan daerah,”ucapnya lagi.

DPRD khususnya, ungkapnya, komisi III nantinya, sepakat untuk mengawalnya. Bahkan akan memberikan jalan atau saran terbaik untuk dibahas bersama-sama. Sehingga pemenuhan gaji honorer bisa terealisasi secara baik dan taat anggaran. ***