RIAU24.COM -  AKARTA – Ade Armando menyampaikan permintaan maaf yang ditujukan kepada PP Muhammdiyah terkait pernyataannya yang menyebut persyarikatan tersebut. Dia juga bersedia mencabut pernyataan dan meminta maaf kepada Din Syamduddin,  tetapi dengan syarat tertentu. 

Hal itu disampaikan Ade Armando melalui akun Facebook miliknya dilengkapi klarifikasi, Senin (1/6/2020) malam.

Dalam klarifikasinya, Ade menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tak menuduh Mahutama dan KJI berinisiatif menggulingkan Presiden.

Ade menyatakan, ia hanya menyatakan bahwa isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah. Hal itu mengingat Mahutama menggunakan kata ‘Muhammadiyah’ dalam nama resminya. 

"Tapi kembali saya tekankan, saya tidak menuduh Mahutama berinisiatif menggulingkan Presiden. Yang dilakukan Mahutama adalah menggulirkan isu pemakzulan Presiden. Dua hal tersebut jelas berbeda,” tekan dia seperti dilansir pojoksatu.

Ia kemudian mengutip pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang disebut menyesalkan pengunaan nama ‘Muhammadiyah’ dalam penyelenggaran webinar tersebut.

Bahkan, Anwar Abbas disebut tidak mengetahui bahwa acara itu menyematkan nama persyarikatan yang dinilai bisa merurak nama baik dan mempersulit posisi Muhammdiyah.

Atas hal itu, Ade menyimpulkan webinar tersebut tidak mendapat persetujuan untuk menggunakan nama Muhammadiyah. "Terkait dengan klarifikasi Anwar, saya merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah karena saya tidak memperoleh informasi bahwa sebenarnya kegiatan Mahutama tanpa seizin PP Muhammadiyah,” katanya.

Terkait meminta maaf kepada Din Syamduddin,  Ade Armando juga bersedia melakukannya.  Akan tetapi, ada syarat yang harus lebih dulu dipenuhi mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Yakni menjelaskan kepada publik atas pernyataan terkait konser amal virtual penggalangan dana untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

“Selama dia juga menjelaskan kepada publik mengapa dia, melalui media massa, menuduh pemerintah bergembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemic Covid-19 karena BPIP menyelenggarakan konser virtual penggalangan dana untuk membantu korban terdampak Covid-19 pada 17 mei lalu,” ujarnya.

Ade menyebut, pernyataan Din dimaksud adalah sebuah kedunguan. "Bagaimana mungkin langkah pemerintah berusaha menggalang dana untuk membantu mereka yang menderita dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah bergembira?” kata Ade.***