"Kami akan memastikan bahwa perusahaan harus memenuhi hak awak kami," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi video.

"Berdasarkan informasi dari para kru, perusahaan telah melanggar hak asasi manusia," tambahnya. Asosiasi agen nelayan Indonesia (IFMA) mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa ada banyak agen tidak terdaftar yang mempekerjakan kru tanpa pengawasan dari pemerintah.

"Ada begitu banyak permintaan dari kapal asing, agen-agen ini hanya membuat dokumen yang diperlukan dan mengirim orang-orang itu dalam perjalanan mereka. Tidak ada filter dari pihak Indonesia," kata wakil presiden kelompok itu Tikno. Menanggapi tekanan publik, pemerintah mengatakan mereka sekarang mempertimbangkan memberlakukan moratorium enam bulan pada nelayan Indonesia yang akan bekerja pada kapal asing.

"Ini akan memungkinkan kami memiliki waktu untuk meningkatkan pengawasan kami, sehingga kami dapat menerapkan sistem satu saluran di mana kami memiliki semua data yang kami butuhkan untuk dapat memantau dan memastikan hak-hak nelayan kami dilindungi," perikanan kata pejabat kementerian Zulficar Mochtar.

Sementara itu, perusahaan rekrutmen yang mempekerjakan saudara laki-laki Rika, Sepri, telah berjanji untuk membayarnya 250 juta rupiah (£ 13.000) sebagai kompensasi. Tetapi dia menginginkan jawaban, bukan hanya uang.