RIAU24.COM -  Hingga saat ini, China disinyalir masih terus berupaya untuk memperkuat klaim sepihaknya terhadap kawasan Laut China Selatan. Hal itu juga membuat situtasi di perairan itu terus memanas. Menurut para analis, salah satu taktik yang kini digunakan Presiden Xi Jinping adalah dengan mengerahkan ratusan kapal ikan China di kawasan yang kaya sumber daya alam tersebut. 

Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali Indonesia menolak bernegosiasi dengan China terkait batas maritim di Laut China Selatan. 

Dilansir cnnindonesia, Minggu 14 Juni 2020, dalam jumpa pers virtual di Istana Kepresidenan pada Kamis (11/6) lalu, Retno kembali menjelaskan bahwa Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah kemaritiman dengan China.

"Oleh karena itu, izinkan saya kembali menekankan posisi konsisten Indonesia di Laut China Selatan," tegasnya ketika itu.

"Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hukum Kelautan (UNCLOS) 1962, Indonesia tidak memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan China. Karena itu, tidak relevan bagi kami (RI-China) untuk berdialog terkait batas kemaritiman dan delimitasi batas wilayah," tambahnya. 

Secara terpisah, juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, juga percaya bahwa hukum UNCLOS 1962 mendukung posisi Indonesia dalam isu ini. Norma internasional itu, kata Faizasyah, menjadi sandaran Indonesia dalam menghadapi upaya pihak asing mana pun yang mengusik kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, termasuk China.

Meski demikian, beberapa pengamat menganggap taktik baru yang dilancarkan China dengan membawa ratusan kapal ikan ke Laut China Selatan, diprediksi bakal menempatkan Indonesia dan Malaysia, dua negara besar di Asia Tenggara, dalam posisi tertekan.

Untuk diketahui, Kuala Lumpur memang memiliki klaim tumpang tindih dengan Beijing di Laut China Selatan. Sementara itu, Indonesia tidak pernah menganggap memiliki sengketa dengan Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan, meskipun aktivitas kapal-kapal Tiongkok di dekat perairan Natuna kerap mengkhawatirkan Jakarta selama ini.

Tertekan
Isu Laut China Selatan selama ini kerap menjadi ganjalan relasi Beijing dengan negara-negara di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia meski menyatakan tidak ikut bersengketa di perairan tersebut.

Namun, sejauh ini Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia berupaya menghindari isu Laut China Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan Beijing. Hal itu dilakukan karena sebagian negara ASEAN memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang cukup erat dengan China.

Tak hanya itu, peneliti senior Foreign Policy Research Institute, Felix Chang, dalam tulisannya pada Januari lalu mengatakan bahwa China juga tidak akan berhenti memperkuat klaimnya di Laut China Selatan meski mendapat protes keras dari mitra-mitranya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Beijing percaya bisa membungkam oposisi di Indonesia dan pada akhirnya, Indonesia, seperti halnya Malaysia, akan menyadari bahwa mereka tidak punya banyak pilihan selain mengakomodasi kehadiran China," kata Chang seperti dilansir CNN.

Meski klaim historisnya terhadap Laut China Selatan dimentahkan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 lalu, Beijing tetap keras kepala dan terus melakukan berbagai pembangunan dan instalasi di perairan tersebut.

Sejak 2015, China terus mempercepat pembangunan pulau buatan di atas terumbu karang di Laut China Selatan. Tak hanya membangun daratan, China bahkan memasang sejumlah sistem militer dan bandar udara, pelabuhan, dan sistem radar di pulau-pulau buatan itu. ***