RIAU24.COM -  Korea Utara telah mengumumkan akan menangguhkan "rencana aksi militer" terhadap Korea Selatan, setelah pertemuan Komisi Militer Pusat partai yang dipimpin oleh pemimpin Kim Jong Un, kata kantor berita resmi KCNA pada hari Rabu. Pertemuan konferensi video pada hari Selasa juga membahas dokumen-dokumen yang menguraikan langkah-langkah untuk "semakin memperkuat pencegah perang negara", KCNA melaporkan.

Anggota komite "mempertimbangkan situasi yang berlaku" sebelum memutuskan untuk menunda rencana, kata laporan itu, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ketegangan politik antara kedua Korea meningkat karena keberatan Pyongyang terhadap rencana kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pembelot di Korea Selatan untuk menerbangkan selebaran propaganda melintasi perbatasan. Korea Utara juga menderita di bawah sanksi ekonomi yang ingin dilonggarkan sebagai bagian dari perundingan denuklirisasi yang telah terhenti selama berbulan-bulan.

Korea Utara mengklaim kampanye pembelot melanggar perjanjian antara keduanya yang bertujuan mencegah konfrontasi militer, dan menuduh mereka menghina martabat kepemimpinan tertinggi Korea Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, Korea Utara telah meledakkan kantor penghubung bersama di sisi perbatasannya, menyatakan diakhirinya dialog dengan Korea Selatan, dan mengancam aksi militer.

Adik Kim, Kim Yo Jong, memperingatkan tindakan pembalasan pekan lalu terhadap Korea Selatan yang dapat melibatkan militer, meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Staf Jenderal Tentara Rakyat Korea kemudian mengatakan pihaknya telah mempelajari "rencana aksi" yang mencakup pengiriman pasukan ke kawasan pariwisata dan ekonomi bersama, menduduki kembali pos-pos penjaga perbatasan yang telah ditinggalkan di bawah pakta antar-Korea, mengambil langkah-langkah untuk "mengubah garis depan menjadi benteng ", dan rencana pendukung bagi Korea Utara untuk mengirim selebaran propagandanya sendiri ke Korea Selatan.

Militer Korea Utara terlihat memasang pengeras suara di dekat Zona Demiliterisasi Korea, sumber militer mengatakan kepada Reuters, Selasa. Kantor berita Yonhap melaporkan pada hari Rabu bahwa pengeras suara sedang dihapus.

Yoh Sang-key, jurubicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, mengatakan Seoul "dengan cermat meninjau" laporan Korea Utara tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia juga mengatakan itu adalah laporan pertama di media pemerintah Kim yang mengadakan pertemuan konferensi video.