Prediksi Yunarto tidak asal-asalan. Faktanya, saat memimpin di periode pertama sebagai presiden, Jokowi pernah membongkar-pasang kabinetnya pada bulan Juli atau Agustus.

Pada 12 Agustus 2015, Jokowi merombak lima kementerian utama dan strategis seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Belum genap setahun usia kabinet baru, pada 27 Juli 2016, Jokowi merombak lagi formasi para pembantunya. Kali ini lebih besar-besaran dan yang tergusur lebih banyak, meliputi 13 kementerian/lembaga, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain.

Bakal Gaduh 

Bila reshuffle itu benar-benar terjadi, pakar komunikasi politik Effendi Gazali memprediksi hal itu bakal menimbulkan kegaduhan. Meski tak penting. Khususnya jika berurusan dengan menteri-menteri dari kalangan partai politik.

Ada 16 menteri dari total 34 menteri yang berasal dari partai politik di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Lebih separuh di antaranya tergolong menteri strategis dan vital, misal Yasonna Laoly, Tjahjo Kumolo, Juliari Batubara, Airlangga Hartarto, Agus Suparmanto, Ida Fauziyah, Prabowo Subianto, dan Edhy Prabowo.