RIAU24.COM -   Meskipun ada penundaan dalam deklarasi yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai rencana Israel untuk mencaplok sepertiga dari Tepi Barat yang telah diduduki secara ilegal, termasuk bagian-bagian dari Lembah Jordan yang strategis, warga Palestina mengecam rencana itu dengan beberapa orang yang mengadakan protes di Ramallah dan Kota Gaza.

Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengatakan dalam sebuah wawancara radio pada hari Rabu bahwa pengumuman rencana aneksasi tidak segera terjadi, meskipun tanggal 1 Juli ditetapkan oleh pemerintah koalisi untuk memulai proses yang sangat ditentang. Dia malah mengatakan kepada pewawancara untuk merujuk pertanyaan lebih lanjut tentang masalah ini kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun, sekitar 150 demonstran Palestina berkumpul pada hari Rabu malam di pusat Ramallah, kursi Otoritas Palestina, untuk mengecam rencana tersebut. Mereka mengatakan meskipun ada deklarasi yang ditunda, pencaplokan masih ada di atas meja.

Dengan membawa poster dan mengibarkan bendera Palestina, orang banyak meneriakkan slogan-slogan anti-pendudukan seperti "Turun, turun dengan pendudukan", dan "Kami akan bertahan sampai pembebasan penuh. Kami tidak akan pergi."

Diumumkan pada bulan Januari sebagai "rencana Timur Tengah" dari Presiden AS Donald Trump, proposal tersebut ingin mendirikan negara Palestina yang terdemiliterisasi di atas tambalan wilayah Palestina yang terputus-putus.

Sementara Perdana Menteri Israel alternatif Benny Gantz mengatakan pekan lalu bahwa aneksasi harus menunggu sampai krisis coronavirus berakhir, Netanyahu mungkin masih melanjutkannya.

Tetapi para pejabat militer dan intelijen Israel telah memperingatkan langkah itu dapat menyebabkan pemberontakan di Tepi Barat, yang akan menjadi risiko keamanan besar bagi Israel. Lebih jauh, rencana tersebut telah mendapat kecaman dari publik Palestina, para pemimpin mereka dan komunitas global.