Kotak kosong sebagai sebuah fenomena baru di era desentralisasi menjadi penting untuk direnungkan. Selain itu, fenomena kota kosong juga harus dimaknai sebagai langkah protes atas kebuntuan elektoralisme.

Menurut pengamat politik Haris Syamsudin dalam tulisannya di laman detik.com, kemunculan calon tunggal dipengaruhi oleh faktor besarnya mahar politik yang disyaratkan partai pengusung. Hal ini membuat para kandidat harus berhitung matang, terlebih jika yang dihadapi adalah kandidat petahana yang memiliki basis modalitas yang kuat. 

Sebagai konsekuensinya, para calon kontestan yang merasa diri tak mampu bersaing dengan incumbent ataupun kandidat terkuat lainnya dengan segenap kekuatan politik dan dukungan sumberdaya yang dimiliki membuat mereka mengendurkan niat untuk bertarung.***