Menu

Fraksi PAN Tanggapi Riau Raih WTP dari BPK: Itu Bukan Prestasi Tapi Kewajiban

Riko 20 Jul 2020, 18:31
Rapat paripurna DPRD Riau tentang pandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Riau tahun 2019
Rapat paripurna DPRD Riau tentang pandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Riau tahun 2019

Selain itu berbagai program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan pemerintah Riau belum mampu mencapai tujuan utama RKPD yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif. Seperti angka kemiskinan terus menganga. Dimana data BPS pada September 2019 sebesar 483.920 jiwa atau 6,90 persen. 

"Angka itu menuru fraksi PAN masih sangat tinggi yang jumlahnya bahkan setara dengan jumlah penduduk dalam satu kabupaten di Riau," ujarnya 

Diakuinya pihaknya melihat masih banyak penduduk miskin di Riau masih parah infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten dan kota apalagi di pedesaan, pelayanan kesehatan yang belum maksimal serta penyelenggaraan pendidikan yang belum merata. 

"PR lain yang tak kalah penting dan mesti diselesaikan pemerintah provinsi Riau adalah meningkatkan hasil pertanian yang saat ini terus menurun. Rasio pangan terus menurun diakibatkan oleh berkurangnya jumlah penyuluh pertanian dan terbatasnya akses modal dan infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran, "terangnya.

Dari indikator ditas lanjut anggota komisi I itu menunjukkan kepada publik bahwa pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 belum lagi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlu penanganan yang lebih serius. 

 

Sambungan berita:  
Halaman: 123Lihat Semua