RIAU24.COM -  Pemerintah Provinsi Riau berhasil menerima opini wajar tanpa  pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Penyerahan itu disampaikan langsung oleh BPK dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. 

Menangapi hal itu, dalam paripurna pandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi Riau tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Riau tahun 2019, Senin 20 Juli 2020, Fraksi PAN menilai raihan itu merupakan suatu kewajaran, dan memang dituntut untuk menata kelola keuangan daerah dengan baik sesuai standar yang ditetapkan undang-undang. 

"Jadi bukan prestasi tapi kewajiban tuntutan peraturan. Perlu diingat bahwa yang dilihat oleh BPK adalah proses pertanggungjawaban keuangan dan hanya sebatas kewajaran administrasi saja,"kata ketua Fraksi PAN DPRD Riau Zulfi Mursal. 

Disisi lain, Fraksi PAN katanya juga melihat raihan tersebut belum begitu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta belum mampu mendongkrak struktur kondisi ekonomi makro Riau. 

Ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Riau ditahun 2019 yang belum mengembirakan signifikan yaitu hanya mampu mencapai 2,84 persen bahkan terendah diangka regional Sumatera maupun nasional. 

"Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah provinsi Riau masih rendah jauh dari harapan masyarakat, "jelas Zulfi. 

Selain itu berbagai program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan pemerintah Riau belum mampu mencapai tujuan utama RKPD yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif. Seperti angka kemiskinan terus menganga. Dimana data BPS pada September 2019 sebesar 483.920 jiwa atau 6,90 persen. 

"Angka itu menuru fraksi PAN masih sangat tinggi yang jumlahnya bahkan setara dengan jumlah penduduk dalam satu kabupaten di Riau," ujarnya 

Diakuinya pihaknya melihat masih banyak penduduk miskin di Riau masih parah infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten dan kota apalagi di pedesaan, pelayanan kesehatan yang belum maksimal serta penyelenggaraan pendidikan yang belum merata. 

"PR lain yang tak kalah penting dan mesti diselesaikan pemerintah provinsi Riau adalah meningkatkan hasil pertanian yang saat ini terus menurun. Rasio pangan terus menurun diakibatkan oleh berkurangnya jumlah penyuluh pertanian dan terbatasnya akses modal dan infrastruktur pendukung produksi dan pemasaran, "terangnya.

Dari indikator ditas lanjut anggota komisi I itu menunjukkan kepada publik bahwa pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 belum lagi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlu penanganan yang lebih serius.