RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membubarkan 18 lembaga yang dibentuk melalui peraturan presiden (perpres) dan keputusan presiden (Keppres). Namun yang lucu, lembaga yang dibubarkan Jokowi sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19.

Sebagian lembaga yang dibubarkan justru lembaga ‘kosong’ yang memang tinggal nama. Fakta ini bikin geli mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Dia mengaku, awalnya berfikir bahwa 18 lembaga itu adalah lembaga yang aktif.

“Awalnya saya pikir pembubaran 18 lembaga yang dibubarkan adalah lembaga “hidup”,” tulis Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, Selasa (21/7/2020).

Akan tetapi, setelah ia menelusurinya, ternyata lembaga yang dibubarkan itu adalah lembaga yang sudah tidak lagi beroperasi. Ia menduga, bahwa langkah pembubaran lembaga tersebut dilakukan hanya bertujuan untuk membuat kehebohan saja.

“Setelah saya baca banyak lembaga yg dibubarkan tersebut memang tinggal nama alias lembaga kosong,” katanya. “Yang penting heboh,” sambung Said Didu.

Sebelumnya, mantan Komisioner HAM Natalius Pigai menganggap bahwa pembubaran lembaga itu dinilainya masih belum cukup.

Sebaliknya, orang nomor satu itu juga harus buka-bukaan pula soal anggaran negara yang dihemat dari pembubaran 18 lembaga itu. Selain itu, Presiden juga harus transparan berapa tingkat efisiensi karyawan. Begitu juga dengan aset-aset yang diefektifkan.

“Saya ingin tahu. Kalau berani Pak Jokowi umumkan berapa anggaran yang dihemat, berapa karyawan yang diefisiensikan dan berapa aset (kantor) yang diefektifkan?” kata Natalius Pigai melalui akun Twitternya.***