RIAU24.COM -  JAKARTA – Penyelenggaraan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menuai kritik tajam dari banyak kalangan karena banyak kejanggalan. Salah satunya, soal alokasi dana yang justeru diberikan kepada yayasan milik Konglomerat.

Melalui keterangan persnya, Nadiem meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menolak keras hasil seleksi POP dan menyatakan mundur dari program tersebut.

Seperti diketahui, hasil seleksi POP yang menguji 324 proposal dari 260 Ormas pengaju menerima masing-masing dua proposal pihak swasta yang terafialisi dengan CSR perusahan besar seperti Sampoerna dan Tanoto Foundation.

“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” demikian permintaan maaf Nadiem, Selasa (28/7).

Sebagai respons mundurnya tiga organisasi tersebut, Nadiem kemudian meminta kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak menggunakan sokongan dana dari APBN.

“Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak, dan mereka menyambut baik saran tersebut,” ucapnya.

Dengan demikian, Nadiem berharap sikapnya tersebut menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah anggaran sejumlah Rp 567 miliar per tahun dalam pelatihan guru dan kepala sekolah.

"Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua,” ujar Nadiem Makarim.