"Menjelaskan apa proyek yang saudara sebutkan dan siap penanggungjawabnya?" tulis poin pertama di surat somasi.

Di poin kedua, Pemprov DKI meminta Ike untuk menyebutkan siapa yang memerintahkannya untuk menghapus foto dirinya dengan Presiden Jokowi. Kemudian, masih di poin kedua, Pemprov DKI menanyakan kapan dan melalui apa instruksi tersebut disampaikan.

"Menunjukkan bukti komunikasi yang menyatakan permintaan pemerintah Pemprov DKI untuk menghapus foto anda dengan Presiden Joko Widodo," tulis Pemprov DKI lagi di poin ketiga.

Pemprov DKI memberikan batas waktu 2x24 jam terhitung mulai hari kemarin kepada Ike Muti untuk menunjukkan bukti ucapannya. Pemprov juga mendesak Muti membuat sebuah klarifikasi tertulis yang ditandatangani di atas materai. Jika tidak maka upaya hukum pidana akan diupayakan.

"Apabila tidak ada penjelasan dan klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani di atas materai dari saudara, maka kami akan langsung menempuh setiap dan semua upaya hukum sesuai dengan kaidah hukum pidana," tulis surat somasi tersebut.***