Menu

Heboh Soal Logo HUT RI Mirip Salib, Ormas di Solo Menanggapi Begini

Muhammad Iqbal 11 Aug 2020, 09:33
Ilustrasi/net
Ilustrasi/net

RIAU24.COM - Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendesak pemerintah untuk melakukan revisi elemen yang ada pada desain logo HUT ke-75 Republik Indonesia, terutama di bagian yang dianggap menyerupai salib.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin, 10 Agustus 2020, DSKS menilai desain itu mencederai perayaan kemerdekaan RI yang seharusnya menjadi momen persatuan bangsa. "Kita berharap desain yang beredar di bangunan milik pemerintah segera ditarik," ujar Juru bicara DSKS, Endro Sudarsono.

Dia berpendapat, ada beberapa alternatif desain yang ditawarkan di laman milik Sekretariat Negara (Setneg) mengenai tema dan logo HUT ke-75 RI. Dari beberapa desain logo, lanjutnya hanya tiga desain yang dianggap menyerupai salib.

Pihaknya mendapati spanduk dengan desain mirip salib itu di tiga titik di Kota Solo dan sejumlah bangunan lain di daerah Kabupaten Boyolali dan Sukoharjo. Dia menegaskan pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika desain tersebut digunakan masyarakat umum.

"Kalau masyarakat tentu saja kita biarkan. Tapi untuk instansi milik pemerintah kami minta agar tidak menggunakan desain itu," katanya.

Selain menyurati Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, DSKS juga melayangkan surat yang sama kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), dan Presiden Joko Widodo.

Ormas berbasis agama di Solo itu berharap pejabat yang berwenang merevisi desain tersebut sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Mestinya kemerdekaan itu tidak perlu mempertentangkan SARA dan mengedepankan simbol agama tertentu," katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Solo,Ahyani menegaskan Pemkot Solo tidak pernah menggunakan desain yang dimaksud DSKS. Pemkot hanya mengambil desain angka 75 tanpa menggunakan elemen supergraphic sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mensesneg.

"Kita tidak menggunakan itu (elemen supergraphic) sama sekali. Cuma kita pakai angka 75-nya saja. Dilihat saja di kantor-kantor milik Pemkot apa ada," ujarnya.