RIAU24.COM -  Sebelumnya pada Mei lalu, politisi Malaysia dan anggota parlemen Syed Saddiq memposting di akun media sosialnya, mengungkapkan berapa sebenarnya penghasilan seorang menteri dalam sebulan.

Hasilnya cukup mengejutkan.

“Sampai saat ini, saya tidak mengerti kenapa para Menteri perlu terjerat korupsi. Gaji tinggi, tunjangan tinggi," kata Syed Saddiq.

Singkatnya, seseorang dapat menerima RM 55.000 (Rp 195 juta) sebagai pendapatan bulanan sebagai menteri dan anggota parlemen (insentif tambahan tidak termasuk), RM 70.000 ( Rp 250 juta) untuk liburan tahunan, RM180 (Rp 640 ribu) untuk makanan dan minuman sehari-hari, dan RM10.000 (Rp 36 juta) untuk pindah ke rumah. Bahkan ada pembayaran satu kali ketika Anda diberhentikan sebagai menteri.

Politisi di Malaysia memang selalu bikin heboh. Baru-baru ini, Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) mengungkap para pemimpin berpenghasilan tertinggi di Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin menduduki puncak daftar dengan gaji RM 93.841,65 ( Rp 333 juta) per bulan.

Ekonomi Rakyat melakukan perbandingan dan menemukan bahwa menteri Malaysia menerima gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menteri di negara lain.

Misalnya, para menteri di Malaysia diberi gaji RM 178.000 per tahun, yang 12,4 kali lipat dari gaji minimum yang ditetapkan pemerintah untuk rakyat, RM 14.400 per tahun. Sedangkan di negara maju seperti Inggris, menteri hanya memperoleh GBP79.754 per tahun, yang hanya 4,6 kali lebih tinggi dari upah minimum rakyatnya, GBP17.077.

Sebaliknya, negara tetangga kita, Indonesia, membayar para menterinya Rp 233.680.000 per tahun, lima kali lebih tinggi dari gaji minimum rakyat di Jakarta (Rp50.400.000 per tahun). Ini sepertinya masuk akal jika membandingkannya dengan negara kita Malaysia.

Dengan kenaikan gaji tersebut, masih banyak kasus korupsi di kalangan menteri maupun kleptokrasi di Malaysia. Menyedihkan sekaligus tidak adil bagi rakyat, terutama golongan bawah yang berjuang mencari nafkah.

Menurut Ekonomi Rakyat, pemerintah Malaysia harus merencanakan untuk menurunkan gaji para menteri atau menaikkan upah minimum rakyat dalam Anggaran 2021 mendatang.