RIAU24.COM - BENGKALIS - Terkait adanya mutasi sejumlah pendamping desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis langsung tuai protes. Mutasi para pendamping desa tersebut terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan capaian kinerja.

Kepala Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) Dinas PMD Bengkalis Erdila Fitriadi ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa, mutasi tersebut bukan sekali ini dilakukan.

"Sudah banyak sekali mutasi dilakukan dengan alasan dan pertimbangan atas hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, sesuai perbub dan kontrak kerja yang berlaku,"ungkap Erdila, Kamis 27 Agustus 2020 kepada Riau24.com.

Diutarakan Erdila, semua pendamping dilakukan evaluasi kinerja terkait capain penyaluran BLT DD. Dan itu sebagian kecil dari evaluasi kinerja mereka.

"Jadi bukan karena tidak tercapai target penyaluran menjadi indikator utama adalah, kita ada kemanisme evaluasi hasil dari monev yang dilakukan. Mutasi terjadi ada beberapa sebab, diantaranya, terkait kinerja pendamping desa, mengisi kekosongan, juga ada permintaan kepala desa yang menganggap tidak maksimalnya kinerja pendamping Desa. Dan penyegaran karena dianggap dia berhasil disatu desa maka dia dimutasi untuk membenahi desa yang dianggap belum maksimal,"ujarnya.

Menurut Erdila, setiap Rapat kordinasi (Rakor) bulanan dinas PMD selalu memapaparkan hasil evaluasi dan kelemahan para pendamping desa.

"Karena kami juga sudah melakukan evaluasi besar besaran tahun 2018 dan satu persatu kami evaluasi kinerjanya yang kami evaluasi terkait kemampuan komunikasi program pendamping desa, Inovasi yang dilakukan di Desa, serta kemampuan menyelesaikan masalah serta memfasilitasi program,"ujarnya.

Disingung apakah mutasi tersebut adanya unsur politik. Erdila mengatakan bahwa tidak sama sekali," Tidak sama sekali pak bos, sangat subjektif kalau terkait politik,"pungkasnya.