RIAU24.COM - BENGKALIS - Untuk menjaga kewaspadaan dini di daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka menyikapi perkembangan potensi gangguan Kamtibmas jelang Pilkada dan penyebaran Covid-19 tahun 2020.

Pemerintah Bengkalis bersama Kominda menggelar rapat kordinasi bersama instansi terkait. Rapat tersebut dipimpin Kaban Kesbangpol, Drs.Hermanto Baran dan Kaposda Bengkalis Binda Riau serta diikuti sekitar 16 orang Unsur Kominda antaralain, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Satpol PP dan lainnya, Rabu 26 Agustus 2020 kemarin.

Dari pantauan media ini, adapun materi dalam pertemuan itu, melakukan pembahasan perkembangan situasi daerah di wilayah Kabupaten Bengkalis dan antisipasi ancaman, hambatan,gangguan dan tantangan.

Kaban Kesbangpol Hermanto Baran, menjelaskan bahwa peran dan eksistensi Kominda saat ini telah berubah menjadi tim Wasdin Pemerintah Daerah.

"Pertemuan ini soal sharing Informasi terkait situasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dalam rangka antisipasi Kamtibas,"ujar Hermanto Baran.

Sedangkan, untuk paparan secara umum geografis wilayah Kabupaten Bengkalis adalah terkait analisa singkat situasi wilayah jelang pelaksanaan Pilkada, Eskalasi politik, dan pandemi Covid-19 termasuk ancaman lainnya 

Kemudian, Kaposda Bengkalis Binda Riau menyampaikan paparan terkait potensi yang terdiri dari daratan dan perairan dalam negeri dan Luar negeri. Binda Riau mengajak jajaran Kominda/Wasdin untuk secara bersama-sama mengantisipasi ATHG di Daerah terutama jelang Pelaks Pilkada 2020.

"Penanganan ancaman Virus Covid-19 dan kemungkinan akan ada ancaman dari virus virus lainnya yang perlu diatensi secara bersama. Analisa ancaman terkait Bangsit perlu dilakukan secara sinergi, karena kominda/wasdin bekerja sesuai UU Intelijen nomor 17 tahun 2011dimana BIN/BINDA sebagai Koordinator intelijen dari semua Instansi Pemerintah, TNI,Polri,"ungkapnya

"Perlunya dorongan kembali kepada satgas gugus tugas covid 19 Bengkalis dalam hal pengawasan protokol kesehatan, terkait aksi dilapangan antisipasi kampanye pilkada nanti, deklarasi dan perayaan yang melibatkan banyak orang,"ucapnya.

Selanjutnya, perwakilan dari Polres Bengkalis yang disampaikan KBO Intelkam Ipda Thamrin menjelaskan, jelang pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sangat diperlukan adanya rekomendasi dari dinas terkait terhadap pelaksanaan Kampanye dalam rangka mengumpulkan orang berjumlah yang besar.

"Agar tidak terjadi keresahan masyarakat, ini dipandang sangat perlu adanya pernyataan resmi dari Tim Gugus terkait kondisi wilayah yang masuk ke dalam zona merah,"ujar Ipda Thamrin.

Disamping itu, Danposal Bengkalis Letda Laut (P) Tomi Nurrahman mengungkapkan bahwa, belum ada keputusan resmi terkait masalah pembangunan Boya oleh Pemerintah Malaysia, yang akan dapat menimbulkan potensi konflik

"Untuk kapal pesiar yang terdampar didaerah perairan Rupat Utara, Pos AL Rupat telah melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku,"ujarnya.

Sementara, Dantim Bais TNI Kapten Inf Sutiyono mengutarakan dan mengajak jajaran Kominda untuk selalu meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan antisipas di daerah ini.

"Terimakasih atas dilaksanakan pertemuan Kominda, diharapkan kegiatan ini berkesinambungan guna sharing informasi dijajaran intelijen yang tergabung dlm Kominda ini,"ujar Sutiyono.

Kasubsi penindakan Imigrasi Bengkalis Agus Mulyono memaparkan kondisi jumlah WNA yang ada di daerah ini. Dalam hal tersebut, Imigrasi juga melakukan pemantauan terhadap keberadaan orang asing terkait pandemi Covid-19.

"Kita perlu meningkatkan sinergi dari kita semua dalam hubungan kerjasama intelijen ditubuh Kominda kita,"ujar Agus.

Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkalis Imam Subchi dalam pemaparan situasi dan istilah baru dalam penanganan Covid-19 dengan tujuan pemulihan ekonomi, namun tidak mengabaikan segala protokol kesehatan.

"Trend saat ini menunjukkan adanya peningkatan kasus terkontaminasi diwilayah Bengkalis, timbulnya Claster baru. Diskes Bengkalis sudah melakukan sejumlah uji swab kepada masyarakat termasuk sejumlah instansi pemerintah, kedepan direncanakan akan melakukan swab secara massal didaerah dan Kantor Pemerintah,"ungkap Imam Subchi.

Diutarakannya lagi, untuk kendala yang dihadapi yaitu sentralisasi Kanwil Kesehatan yang memperlambat penanganan didaerah baik regulasi yang kaku, maupun tindakan kesehatan. Setelah memiliki 2 alat pemeriksa swab dari LN namun tidak boleh di manfaatkan.

"Hingga saat ini belum ada ijin dari Kanwil Provinsi. Sentralisasi dari Provinsi bersifat tidak efektif dan efisen. Kepada semua pihak yang telah mendukung sejumlah upaya percepatan penanganan Covid-19 di daerah, kami ucapkan terimaksih,"pungkasnya.